Dewan Pakar Golkar Beri Masukan soal RUU Pemilu ke Novanto

Jakarta - Dewan pakar Golkar siang ini menemui pimpinan DPP Golkar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ada dua masukan yang diberikan kepada DPP yaitu revisi UU pemilu dan pelaksanaan pilkada.

Ketua dewan pakar Golkar Agung Laksono memberikan masukan soal isu-isu strategis strategis seperti daerah pemilihan hingga sistem pemilu. Agung memastikan Golkar tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemilu.

"Yang disampaikan berkaitan dengan isu tentang dapil, sistem pemilu, kita menganut proporsional terbuka, tertutup, atau modifikasi keduanya. Kami sudah beri jalan yang terbaik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945," ujar Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Soal konversi suara, Agung menyarankan jangan sampai menguntungkan satu partai saja. Ia mengklaim Golkar kerap dirugikan. 

"Kami selama ini merasa dirugikan," jelas Agung.

Agung mengatakan Golkar mendukung gagasan aksi afirmatif dalam pemilu. "Kami setuju blocking system perempuan 30 persen, tapi itu tidak boleh dilaksanakan sepanjang proporsional terbuka, kecuali kalau proporsional tertutup," bebernya.

Mengenai pelaksanaan pilkada, Agung mengklaim telah mengusung sendiri kadernya di 29 daerah. Soal calon pemimpin yang diusung Golkar, Agung menyarankan partai memilih figur yang benar-benar berkompeten.

"Kami ada 29 daerah yang cukup mengusung sendiri, artinya tidak berkoalisi, tapi ada 125 kami leader seperti Sumatera Utara. Kami memilih berdasarkan objektivitas, kami hindarkan main duit, perploncoan, kalau dia disukai publik karena kinerja, kami usulkan sebagai kepala daerah termasuk di DKI," pungkas Agung.