"Meski Arab telah menambah kuota haji sebesar 10 ribu sehingga tahun ini kuota jemaah haji Indonesia mencapai 221 ribu orang, tidak ada salahnya jika pemerintah RI meminta tambahan kuota bagi jemaah haji asal Indonesia. Usulan ini berdasarkan fakta bahwa antrean masa tunggu haji mencapai 35 tahun di Sulawesi Selatan," ujar Khatibul kepada wartawan, Senin (27/2/2017).
Isu kedua adalah pencairan dana korban crane yang roboh di Masjidil Haram Mekah pada 2015. Pemerintah diharapkan melobi otoritas Arab Saudi untuk segera mencairkan dana santunan tersebut.
"Sampai saat ini otoritas Arab Saudi belum memberikan kompensasi kepada para korban. Dengan kedatangan Raja Salman, pemerintah diharapkan dapat memastikan kapan kompensasi tersebut diberikan kepada para korban yang masih menunggu kompensasi yang sudah dijanjikan sebelumnya," ujarnya.
Menurut Khatibul, sektor pendidikan keagamaan perlu disampaikan kepada Raja Salman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang agama.
"Sektor ini penting untuk mendapatkan porsi perhatian yang tinggi dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi untuk dilakukan kerja sama peningkatan pendidikan dan keagamaan di Indonesia guna mencapai kedamaian dan kemajuan keadaban dunia dalam bingkai pendidikan dan keagamaan," bebernya.
Khatibul menambahkan, momentum kunjungan ini harus dimanfaatkan untuk mengubah posisi Indonesia agar menjadi mitra sejajar dengan Arab Saudi. Alasannya, lobi kedua negara kerap mandek, seperti pelayanan jemaah haji asal Indonesia.
"Hambatan yang selama ini muncul, seperti persoalan lobi yang kerap buntu, menjadikan masalah seperti persoalan pelayanan jemaah haji asal Indonesia kerap tidak maksimal. Harapannya, pascakunjungan ini, ada wajah baru relasi Indonesia-Arab Saudi yang saling menopang satu dengan lainnya, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun dalam pelayanan ibadah haji," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar