"Kita nilai lima aspek, pertama akurasi data pemilih. Dua, berkaitan tentang ketersediaan logistik. Ketiga, Aspek terkait politik uang. (Daerah) basis dukungan parpol biasanya bermasalah," kata Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi saat dihubungi detikcom, Minggu (5/2/2016).
"Keempat, aspek penyelenggara negara. Ini bisa jadi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bermasalah, atau bisa jadi PNS yang tidak netral. Terakhir, aspek kepatuhan dan ketaatan dalam penghitungan," sambung Puadi.
Dari delapan kecamatan yang ada di Jakbar, Kalideres memiliki daerah rawan paling banyak dengan 44 lokasi. Sedangkan Tambora memiliki daerah rawan paling sedikit dengan 15 lokasi.
Puadi mengatakan, Panwaslu Jakbar telah mengangkat 2.934 Pengawas TPS. Panwas Jakarta Barat telah mengingatkan kepada Pengawas TPS di daerah rawan. Selain itu, seluruh Pengawas TPS harus melakukan perekaman kegiatan dengan video.
"Jadi seluruh pengawas TPS melakukan pengawasan manual, dengan melihat langsung, dan berbasis IT, hanya dengan berbekal HP android dan akun Gmail untuk upload ke Google Drive," kata Puadi.
Pengawas merekam proses pemilihan sampai penghitungan. Selain itu, mereka merekam apa bila ada kesalahan dan hal yang mencurigakan.
"Jadi mengantisipasi sengketa. Jadi kalau ada sengketa penghitungan, kan ada datanya, ada videonya, jadi ketahuan siapa yang bermasalah," ujar Puadi.
Puadi mengatakan, pengawasan secara IT dilakukan se-DKI Jakarta. DKI Jakarta menjadi daerah percontohan Nasional.
"Ini program Bawaslu RI, tapi Jakarta jadi proyek percontohan. Memang, ada beberapa daerah di luar DKI, saya tidak tahu. Tapi, DKI jadi projek percontohan," ujar Puadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar