Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti soal kebijakan Presiden Joko Widodo yang lebih banyak berfokus pada infrastruktur. PDIP membantah jika disebut pemerintahan Jokowi tidak memperhatikan pembangunan manusia.
"Tidak benar. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan lebih besar," ungkap Ketua DPP PDIP Bidang perekonomian, Hendrawan Supratikno dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (8/2/2017).
Tak hanya itu, dia juga menyebut ada banyak program pemerintah yang berfokus terhadap pembangunan manusia. Hendrawan tak sepakat apabila Jokowi dikatakan hanya mementingkan pembangunan fisik.
"Dana desa yang sebagian untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, meningkat," ujar anggota Komisi XI DPR itu.
SBY dalam pidato politiknya menggarisbawahi 3 poin besar yaitu soal keadilan, kebhinekaan dan kebebasan yang menurutnya tengah menjadi isu serius bangsa. PDIP pun menilai tak ada penyanderaan terkait 3 poin itu oleh pemerintah.
"Selama kita mengedepankan persatuan dan persaudaraan, kebebasan akan menjadi peluang emas untuk maju dan berkreasi. Nah, hentikan siasat dan praktik-praktik politik adu domba, politik fitnah dan intimidasi," sebut Hendrawan.
Mengenai kebijakan Presiden Jokowi untuk pembangunan manusia juga disampaikan oleh politikus PDIP, Andreas Pareira. Anggota Komisi I DPR ini juga menyatakan pemerintah memiliki banyak program unggulan yang terkait dengan SDM.
"Pembangunan SDM juga jadi salah satu fokus pembangunan Jokowi-JK dan kita ketahui program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu adalah upaya pembangunan manusia jangka panjang," jelas Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).
"Makanya Jokowi-JK tidak bicara membeli ikan tapi menyiapkan kail dan kolam untuk pembagunan manusia itu," sambungnya.
Andreas mengingatkan pemerintahan Jokowi saat ini banyak melakukan pembangunan infrastruktur juga bukan tanpa alasan. Jokowi menurutnya banyak melakukan pembangunan fisik untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum terselesaikan.
"Pemerintah harus bangun infrastruktur karena ketinggalan kita selama satu dekade ini. Apa yang dilakukan Jokowi termasuk menghidupkan kembali infrastruktur-infrastruktur yang mangkrak dari periode-periode sebelumnya. Kalo tidak ini akan jadi besi tua," tukas Andreas.
Sebelumnya SBY menyinggung kebijakan pemerintah Jokowi. Indonesia menurut SBY tak akan lebih baik apabila pembangunan infrastruktur tak dibarengi dengan pembangunan terhadap manusia atau rakyatnya.
"Investasi itu bukanlah infrastruktur fisik semata. Investasikan pula sumber daya manusianya (human capital), agar negara kita makin berdaya saing, makin maju dan makin unggul di masa depan. Porsi pembangunan untuk infrastruktur juga harus berimbang dengan pembangunan manusia," tutur SBY, Selasa (7/2).
"Biaya pembangunan infrastruktur tepat jika kita padukan dari sumber swasta, BUMN dan APBN. Dengan demikian, APBN dan APBD dapat kita gunakan untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang lain," imbuh Presiden RI ke-6 itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar