Netizen NU Jatim Gelar Kopdar Antisipasi Hoax

Surabaya - Ansor Jawa Timur menggelar kopi darat (kopdar) netizen dari kalangan warga nahdliyin (NU). Kopdar yang diikuti sekitar 200 orang dari berbagai profesi tersebut untuk menyamakan persepsi menangkal informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan alias hoax di media sosial (medsos).

"Mereka dari berbagai profesi, komunitas IT (informasi teknologi). Mereka bergabung bukan karena paksaan, tapi mereka mau sebagai relawan cyber ansor," kata Ketua Bidang Infokom Ansor Jawa Timur M Nur Arifin kepada wartawan di sela Kopdar Netizen NU Jatim 'Benteng ulama & NKRI' di aula kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Jalan Masjid Al Akbar Pagesangan, Minggu (29/1/2017).

Ia menerangkan, netizen yang mengikuti kopdar sekaligus dibaiat sebagai Cyber Ansor Jatim. Mereka sebagai Virtual Dakwah dan tugasnya memantau informasi yang berkembang di media sosial (medsos). Jika ada informasi yang dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi menyinggung kiai dan umat NU, mereka akan melaporkan temuan informasi tersebut ke group whatsapp (WA) Cyber Ansor Jatim. 

Dari informasi tersebut, akan ditangani admin group WA yang diteruskan ke pengurus NU. Setelah ada jawaban dari pengurus NU, jawaban tersebut disebarkan lagi untuk meluruskan berita hoax.

"Setelah ada tabayun, nanti dishare lagi ke group WA dan disebarluaskan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Kopdar Netizen NU Jatim ini dihadiri Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini. Katanya, kopdar netizen NU di Jatim ini adalah yang kelima. Sebelumnya sudah digelar acara kopdar NU di Jakarta, Bandung, Semarang, Pekalongan. 

Rencananya juga ada daerah lain yang akan menggelar kopdar seperti Yogyakarta, Aceh dan beberapa daerah lain. "Dengan adanya dakwah virtual ini, untuk meluruskan informasi yang tersebar di media sosial," ujar Helmy.

Kopdar Netizen NU Jatim 'Benteng ulama & NKRI' Foto: Rois Jajeli

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini menambahkan, ada tiga hal yang akan dilakukan untuk menyikapi informasi yang tidak jelas sumbernya beredar di media sosial yakni, Meng-counter berita hoax. Konsolidasi netizen NU. Serta menjadikan medsos sebagai sarana edukatif dan berakhlakul karimah.

"Sehingga masyarakat NU dan masyarakat pada umumnya, mendapatkan informasi yang benar," katanya.

Helmy mengatakan, tim cyber Ansor ini sudah terbentuk sekitar dua bulan. Selama berdiri, ada beberapa temuan sebaran berita hoax, kabar yang memfitnah kiai NU, yang sudah menyebar sampai ke masyarakat bawah. Ansor NU pun menghimpun aktivis-aktivis IT yang tergabung dalam Cyber Ansor NU untuk meng-counter berita tersebut.

"Sudah ada tim yang mengurus konten, ada yang bagian konsolidasi, advokasi," terangnya sambil menambahkan, ada sebuah pemberitaan di media cetak yang dinilai memfitnah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

"Mau tabayun bagaimana, wong beritanya sudah disebarkan melalui medianya. Makanya kita laporkan ke polisi," jelasnya.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang juga hadir di acara ini menyambut baik kegiatan kopdar tersebut. "Ini dapat membangkitkan kesadaran masyarakat NU dan masyarakat umum, untuk selektif terhadap informasi yang beredar di media sosial," ujarnya.

Wagub yang akrab disapa Gus Ipul ini menerangkan, berdasarkan suatu lembaga survei bahwa, menghentikan berita hoax di media sosial tidak hanya bisa dilakukan penutupan website atau situs online.

"Penutupan situs-situs online itu nggak cukup, dampaknya hanya sekitar 30 persen saja. Menurut saya, perlu ada kesadaran dari masyarakat. Serta membuat narasi balik seperti yang dilakukan teman-teman Ansor," katanya.

Gus Ipul yang juga salah satu Ketua PBNU ini menilai, kedepan informasi hoax itu tidak laku dan tidak dilirik masyarakat. "Karena masyarakat semakin kritis," terangnya.

Ia mengakui, NU terlambat dalam menyikapi perkembangan 'dunia' medsos dan seakan-akan NU hanya melaksanakan Amar Ma'ruf tapi tidak Nahi Mungkar.

"Memang NU punya cara sendiri-sendiri dan tidak bisa disama-samakan. Kiai-kiai keliling ke desa-desa itu tidak dibayar, dan itu bentuk Nahi Mungkar. Kiai punya cara sendiri-sendiri dan tidak bisa dipaksa-paksa menjadi satu," tuturnya.

"Menurut saya, kita harus saling menghormati, saling mengharagai. Kita semua mencintai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," tandasnya.