"Aksi berupa pengaduan ke Komnas HAM terkait permasalahan konflik agraria, pengaduan ke kementerian BUMN, Istana Negara, Mabes Polri, DPR RI, dan aksi simbolik di Bundaran HI," ujar Ketum SPI Henry Saragih di kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (16/4/2017).
Henry menjelaskan prioritas yang harus diselesaikan adalah konflik agraria. Selain itu, distribusi tanah termasuk prioritas lain yang harus diselesaikan pemerintah saat ini.
"Prioritas adalah kasus konflik agraria yang jumlahnya 100-an kasus, itu banyak sekali konflik agraria. Prioritas kedua adalah dilaksanakan distribusi tanah yang dijanjikan presiden 9 juta hektare itu karena ini sudah mau selesai tahun ke-3," ujar Henry.
"Yang ketiga, sudah ada UU perlindungan pemberdayaan petani, tetapi kurang ada keseriusan untuk mengimplementasikan pasal per pasal dari UU tersebut," sambung Henry.
Selain aksi, SPI juga akan menggelar diskusi publik dan musyawarah tani pada tanggal 20 dan 25 April. Selanjutnya, tanggal 26-27 akan diadakan konferensi perkebunan rakyat Indonessia.
"Pada 20 April dilaksanakan diskusi publik dan musyawarah tani di Gedung Perpustakaan Nasional oleh Bustani yang merupakan wadah musyawarah nasional dari organisasi petani, diskusi agraria, kedaulatan pangan dan perkebunan pada 25 April. Konferensi perkebunan rakyat Indonesia pada 26 sampai 27 April. Konferensi diharapkan dapat menghasilkan platfrom bersama petani perkebunan mandiri," tutup Henry.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar