Dalam forum yang diikuti para kepala daerah dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Yogyakarta, Anas memaparkan sejumlah inovasi di Banyuwangi, sehingga bisa mendorong kemajuan di daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa itu.
"Alhamdulillah, kami tadi diundang oleh Gubernur Sri Sultan ke Yogyakarta untuk berbagi pengalaman. Tentu saya juga mengambil pengalaman dan mencuri ilmu teman-teman Yogyakarta, sehingga sinergi ini bisa membawa kemajuan bersama," papar bupati 43 tahun itu kepada detikcom via seluler.
Menurut Anas, program pemerintah daerah harus terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga bisa berdampak signifikan ke masyarakat. Anas mengatakan, program-program harus diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat, tidak dibagi rata ke semua SKPD. Dia mencontohkan, tahun lalu Banyuwangi berhasil menghemat Rp 213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun dengan tetap tidak mengurangi dampak ke masyarakat.
"Dulu kami punya sekitar 4.000 program, lalu kami cermati satu-satu, dan akhirnya dipangkas tinggal 1.200 program. Jadi tidak asal semua SKPD punya program yang dibagi rata, tapi ditakar manfaatnya," kata Anas.
"Memang program seminar tidak masalah sepanjang pelaporan administrasinya baik. Tapi kita tidak berhenti di administrasi. Kalau seminar kan hasilnya kertas, maka program seperti itu diganti menjadi yang lebih berorientasi hasil dengan Festival Sungai Bersih, menempatkan CCTV di pojok-pojok sungai agar semuanya berpikir ulang ketika akan membuang sampah, dan menjadikan sungai sebagai destinasi wisata," tambahnya.
Banyuwangi sendiri telah mendapat nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PAN-RB). Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia sekaligus yang pertama yang mendapat nilai A atau tertinggi. Selama ini, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia.
Menurut Anas, tidak mudah untuk mendapatkan kategori A dalam penilaian SAKIP, karena yang dinilai adalah kinerja pemerintahan secara sistem dan diukur dengan orientasi hasil. "Yang juga perlu ditanamkan adalah bagaimana membangun sistem, bukan hasil one man show kepala daerah atau kepala dinas. Artinya ada transformasi, ada budaya inovasi. Itu yang susah, tapi bisa dilakukan dengan melibatkan semua jajaran, mulai kepala dinas sampai staf, dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan publik," pungkas Anas.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, forum bersama Bupati Anas ini digelar untuk saling dukung dalam pengembangan daerah. "Sharing partnership yang dilakukan bersama Bupati Banyuwangi pada forum ini merupakan upaya tukar kawruh nata krida dalam membangun wilayah," ujarnya.
Dia berharap, jajaran pemerintahan di seluruh DIY bisa terinspirasi lewat forum berbagi pengalaman itu. "Dengan mengambil nilai-nilai positif (di Banyuwangi) diharapkan mampu diinisiasi oleh SKPD untuk bisa direplikasi sesuai kondisi yang ada," papar Sri Sultan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar