"Karena di situ kan ada komunitas Buddha, komunitas Muslim. Jadi jalau ingin bantu komunitas Muslim, kita juga bantu komunitas Buddha. Karena daerah itu memang daerah yang marginalized, termarjinalisasi. Kebutuhan orang Muslim dan Buddha ini sama-sama membutuhkan bantuan," jelas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lalu Muhammad Iqbal saat ditanya soal bantuan Indonesia ke Rakhine.
Hal itu disampaikan Lalu Iqbal pada wartawan di Midori Restaurant, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016). Menyalurkan bantuan ke dua komunitas adalah cara Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan tanpa ingin menimbulkan masalah baru di Rakhine. Akses bantuan kemanusiaan diberikan Myanmar karena Indonesia dipandang sebagai negara yang netral.
"Jadi bukan hanya Dubes (Dubes RI di Yangon), Indonesia punya akses. Jadi yang dilihat ke-Indonesia-an. Indonesia masih diterima oleh semua pihhak Myanmar. Indonesia masih dianggap sebagai pihak yang netral dan Indonesia diberikan akses. Begitu juga dengan kehadiran Menlu (Menlu Retno Marsudi) di sana, di Myanmar. Jadi itulah yang terus di-maintain oleh Menlu, oleh Indonesia. Acceptability-nya yang tinggi di pihak-pihak yang bertikai," imbuh Lalu Iqbal.
Ke depan, Indonesia jelas mendorong bantuan kemanusiaan di Rakhine, termasuk ke komunitas muslim Rohingya.
"Ya kita jelas mendorong bantuan kemanusiaan bagi masyarakat muslim yang di Rakhine. Tapi yang jadi concern kita bagaimana kita menyalurkannya supaya itu tidak meng-create masalah baru di sana ya, tanpa mencampuri," tuturnya.
Myanmar siap mengizinkan bantuan kemanusiaan yang ditawarkan beberapa negara tetangga untuk membantu penduduk Rakhine, tempat terjadinya dugaan kekejaman yang dilakukan oleh militer terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengetuai pertemuan menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Yangon, Senin (19/12) untuk membahas nasib Rohingya.
Aung San Suu Kyi, yang merangkap sebagai menteri luar negeri, juga meminta waktu dan ruang untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Negara Bagian Rakhine. Seperti dilansir BBC edisi Selasa 20 Desember 2016, pada awalnya Aung San Suu Kyi tidak ingin mengadakan pertemuan ASEAN tingkat menteri luar negeri, tetapi menghadapi tekanan khususnya dari Malaysia dan Indonesia yang mempunyai penduduk mayoritas Muslim.
Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan yang ditangani oleh beberapa LSM jauh sebelum ada kesepakatan dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN pada Selasa kemarin.
"Kita berikan kepada komunitas Muslim dan komunitas Buddha di wilayah sana yang kondisi sosial-ekonominya itu kurang lebih sama," Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi.
Di samping itu, Ito Sumardi termasuk salah satu diplomat asing yang diberi izin masuk ke Rakhine awal Desember ini.
"Kita bisa berbicara dengan warga setempat dan kita memang melihat ada ekses dari operasi pemulihan keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar," jelasnya kepada BBC Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar