Misteri Hal Teknis Pemicu Penghentian Kerjasama TNI-Australia

Jakarta - TNI memutuskan menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Penghentian ini meliputi semua bentuk kerja sama antara TNI dan angkatan bersenjata Australia.

Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, permintaan penghentian kerja sama itu sudah dilayangkan kepada pihak militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Mulai saat itulah penghentian kerja sama sementara berlaku.

Jenderal bintang dua ini mengatakan penghentian kerja sama meliputi sejumlah aspek. Mulai latihan bersama sampai tukar-menukar perwira.

Wuryanto menuturkan pemicu penghentian kerja sama tersebut karena ada hal teknis. Namun, dia enggan mengungkap apa hal teknis yang sampai membuat kerja sama dua negara ini dihentikan. 

Kabarnya, hal itu terkait dengan adanya 'materi mengganggu' yang muncul di pelatihan bersama kedua pihak di Perth. "Iya, salah satunya soal itu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan rinci. Terkait persoalan teknis, begitu saja," kata Wuryanto.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku belum mendapat laporan soal itu. Ryamizard akan berkomunikasi dulu dengan Menteri Pertahanan Australia.

Baca juga: Indonesia Segera Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia

Ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1), Ramizard tidak yakin kerja sama militer dengan Australia akan putus total. Maka itu, dia akan mengonfirmasi hal ini dengan pihak Australia.

"Baru saya dengar itu saja. Ya. Hubungan kita dengan apa (Australia), lagi baik-baik saja ya, kita lihat dulu. Jangan gegabah. Tunda nggak apa-apa. Kalau tunda kan bisa...," ujar Ryamizard tak melanjutkan kata-katanya.

Di lain sisi, Komisi I DPR akan menyusun jadwal pertemuan dengan TNI guna meminta keterangan dari TNI perihal penyetopan kerja sama itu. Pertemuan itu direncanakan seusai masa reses.

Menurut Kharis, ada banyak hal yang dibahas saat raker dengan TNI nantinya. Namun salah satu bahasan rapat mengenai penghentian sementara kerja sama militer antara TNI dan Australia.

"Ya, salah satunya. Banyak yang lain juga," terang Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (4/1).

Nantinya, Komisi I DPR akan meminta keterangan kepada TNI. Selain itu, Komisi I DPR akan mendiskusikan hal tersebut kepada TNI.

"Kita minta keterangan dan diskusikan," pungkasnya.