"Eskalasinya juga tinggi untuk memantau orang-orang yang dikategorikan terindikasi terorisme. Sambil misi ke sana, membuka ad hoc dulu. Insyaallah Kapolri akan teken MoU awal Juni 2017," kata Kepala Bagian Konvensi Internasional Polri Kombes Napoleon Bonaparte di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017).
Menurut Napoleon, pembentukan kerja sama Polri dengan Kepolisian Turki sudah sangat mendesak. Nantinya, atase Kepolisian RI akan dibentuk di Kota Ankara. Turki juga dikenal sebagai jalur masuk para WNI dari Indonesia menuju Suriah.
"Memang kebutuhan kerja sama yang lebih intens antara Polri dan kepolisian nasional Turki itu memang sudah sangat urgen," jelasnya.
Tercatat ada 300 WNI yang berada di Turki. Mereka semua masuk secara ilegal. Tidak semua WNI tersebut terindikasi terkait terorisme, namun perlu pengawasan dari pihak Polri.
"Yang 300 ini masuk zona pengawasan," ujar Napoleon.
Selain di Turki, Polri berencana membentuk atase kepolisian di Yordania. Napoleon menerangkan, di Yordania banyak kasus perdagangan manusia, khususnya WNI.
"Di Yordania, karena eskalasi human trafficking-nya banyak. Dia mengalami eksploitasi," imbuhnya.
Napoleon mencontohkan, banyak TKI yang data dirinya dipalsukan. Padahal, menurut undang-undang, ada batas minimal seorang WNI bisa menjadi pekerja di luar negeri.
"Dalam UU kita ada ketentuan batas umur minimal dan maksimum. Di atas kertas identitasnya masuk ketentuan, tapi ketika dicek berdasarkan akta kelahiran, banyak yang dipalsukan data orang Indonesia yang masuk di sana," katanya memberi contoh.
Sementara itu, menurut Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Saiful Maltha, adanya liaison officer (LO) akan membantu menginvestigasi warga Indonesia yang berkegiatan di Turki maupun yang hendak ke Suriah.
"Kalau ada LO di sana, kalau ditemukan orang Indonesia, kita bisa investigasi, 'Mau ngapain kamu? Mau nyeberang segala macam.' Karena kan banyak, ada 300-an WNI," terang Maltha.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar