Paslon Diminta Bangun Iklim Percaya Pada Penyelenggara Pilgub DKI

Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memberikan apresiasi kepada penyelenggara Pilgub DKI Jakarta di putaran pertama. Menurutnya kepercayaan harus diberikan kepada KPU dan Bawaslu DKI.

"Kita harus mulai dengan kepercayaan kita terhadap petugas penyelenggara. Karena kalau tidak percaya itu pasti sulit. Di kepala kita akan ada 'curang, curang, curang'. Akan berbeda dengan jika kita awas, tenang dan waspada," kata Titi dalam diskusi bertema 'Kawal Pilkada DKI' di Warung Daun, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017).

Ia mengatakan, dalam penyelenggaraan di putaran pertama lalu ada beberapa hal yang dianggapnya keliru dan ada praktik yang tidak sesuai dengan undang-undang. Namun ia tetap percaya pada kinerja dan independensi dari para penyelenggara.

"Saya meyakini DKI pada level 8 masih kita berikan. Memang ada kekeliruan, praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi saya mencermati faktor ketidaktelitian, kekeliruan lebih dominan dibanding ketidaksengajaan," ucapnya.

Mengenai kepercayaan terhadap penyelenggara KPU ini, menurutnya hal itu juga harus diberikan oleh para pasangan calon (paslon). Dibandingkan curiga, menurutnya lebih baik paslon membangun iklim percaya dengan menunjukkan sikap waspada.

Sebab, dalam putaran kedua Pilgub DKI yang nanti menyisakan dua paslon, iklim kompetisi diyakininya akan semakin ketat. Tanpa kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, akan sulit diciptakan iklim demokrasi yang baik.

"Jadi paslon juga harus membangun iklim percaya kepada penyelenggara. Tapi tetap waspada dan aturan main dilakukan sesuai ketentuan yang dijalankan. Dan jangan yang dibangun itu ketidakpercayaan duluan," tutur Titi.

Titi berpendapat, KPU DKI telah memiliki peran dalam mendongkrak angka partisipasi pemilih secara nasional. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan KPU DKI dalam menjangkau sosialisasi sampai tingkat nasional.

Sikap percaya kepada penyelenggara pemilu juga dapat berdampak pada timbulnya perasaan aman di masyarakat. Menurutnya, jika memang ada kesalahan yang dilakukan penyelenggara, hal itu dapat disampaikan langsung berdasarkan prosedur yang ada.

"Penting bagi kita agar publik juga merasa aman dengan pilkada putaran kedua. Kita sadari sangat kompetitif. Tapi harus ditunjukkan unsur yang tidak pasnya itu di mana. Prosedur untuk mengoreksi juga disediakan kan," ucap dia.

Sebagai pekerjaan rumah, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilgub DKI putaran kedua menurut Titi mesti mengantisipasi adanya kampanye hitam atau penyebaran berita bohong (hoax). Dan pihak penyelenggara pemilu harus memiliki respons cepat dalam menangani masalah tersebut.