Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua nanti. Menurut PKS pada pilgub putaran pertama banyak ditemukan penyimpangan.
"Masih ada misteri antara jumlah yang dikeluarkan dengan yang riil mengikuti Pilkada," kata Presiden PKS Sohibul Iman dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (5/3/2017).
Menurut Sohibul, penyimpangan itu salah satunya terlihat dari semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta penerbitan surat keterangan yang belum sesuai aturan. Dia juga menyebut banyak laporan longgarnya aturan tentang keharusan membawa formulir yang diperlukan untuk memilih.
"Namun, masih ada di lapangan yang cukup mudah melakukan pencoblosan tanpa formulir yang seharusnya atau hanya bermodal e-KTP," ujar Sohibul.
Dia menambahkan tim pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung oleh PKS dan Gerindra menemukan adanya praktik politik uang di lapangan. Menurutnya hal ini dapat menciderai jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
"Kami temukan adanya praktik money politic atau politik uang, ini saya kira beberapa hal yang kami temukan," ungkap Sohibul.
Dia berharap pada putaran kedua nanti KPU dan Bawaslu serta semua pihak yang terlibat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bertindak profesional. Hal itu dapat ditunjukkan dengan sikap jujur, adil, terbuka, serta bertanggungjawab dari para pihak yang ikut serta dalam pesta demokrasi di provinsi DKI Jakarta ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar